Disegel Polda, Buruh Ancam Demo
 

KEPANJEN-Meski sudah disegel Polda Jawa Timur, Pabrik Rokok Gudang Baru di Kepanjen tetap saja melakukan perlawanan. Buruh karyawan pabrik yang jumlahnya mencapai 3000 orang, siap turun ke jalan alias demontrasi. Alasannya saat ini penghasilan mereka mulai berkurang. Buruh akan menggelar aksi ke DPRD Kabupaten Malang dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang.
Manager Marketing sekaligus Sales Nasional Gudang Baru, Agus Hariyadi mengaku sudah tak bisa membendung para buruh. Sebab selama ini para buruh yang mengalami langsung dampak penyegelan oleh Polda Jawa Timur. Dampaknya adalah rokok produksi gudang baru menjadi sampah.
”Ya buruh akan turun ke demo, tapi kami izin dulu ke Kepolisian sambil melihat perkembangan. Karena disegel maka rokok kami menjadi sampah, trus kalau tidak jualan maka kami akan makan apa? Kami juga butuh makan,” urai Agus Hariyadi kepada Malang Post.
Rencana demo buruh akan ditujukan ke DPRD Kabupaten Malang dan KPPBC di Malang. Kenapa KPPBC karena selama ini dianggap tidak membela nasib buruh Pabrik Rokok Gudang Baru. Bea cukai dinilai hanya menerima pajak saja namun tak berani membela pabrik Gudang Baru.
“Mosok terima pajak thok, kita beli pita cukai dilayani, namun kalau ada masalah seperti ini dibiarkan, harusnya juga dibela,” keluh Agus.
Dia mengatakan, bulan ini saja Pabrik Rokok Gudang Baru punya utang cukai kepada Bea Cukai senilai Rp 44 miliar. Utang itu terancam tak bisa dibayarkan apabila pabrik masih disegel. Cukai senilai Rp 44 miliar itu untuk seluruh brand Gudang Baru, yang mayoritas atau 56,5 persen dari brand yang dipermasalahkan Gudang Garam.
“Utang cukai Rp 44 miliar itu untuk cukai semua brand, sekitar 56,5 persen untuk brand yang disomasi Gudang Garam. Kita terancam tidak bisa bayar cek saja ke Bea Cukai atas nama PT Jaya Makmur Grup,” bebernya.
Disisi lain, kata Agus, pabrik juga mengalami kerugian miliar rupiah perminggu akibat penyegelan. Pasalnya, dalam satu minggu pabri itu menghasilkan sekitar delapan kontainer rokok. Sedangkan satu kontainer rokok nilainya mencapai Rp 1,5 miliar, bila brand andalan mencapai 56,5 persen maka kerugian sekitar Rp 6 miliar per minggu.
“Dampak lain, saat ini 3000 buruh kerjanya sudah mulai digilir, ini agar gaji mereka merata namun tentu saja gilir ini menyebabkan pendapatan buruh berkurang,” tandasnya.
Sementara itu, Heri S Soewandi, Ketua Harian FORMASI menegaskan pihaknya akan berada di belakang buruh. FORMASI akan mendukung para buruh dalam menyampaikan aspirasi ke DPRD dan Bea Cukai. Dukungan diberikan karena selama ini kebijakan pemerintah dinilai selalu berpihak ke pabrik rokok besar.
”Contohnya road map itu, berpihak ke rokok besar, kalau buruh demo kita dukung, kita lihat political will dari pemerintah seperti apa,” tegasnya.
Kata Soewandi sapaan akrabnya, musuh FORMASI adalah pabrik rokok ilegal dan pabrikan besar yang menyerang golongan kecil. Kata dia pabrik besar komposisi 10 persen namun merek mereka 90 persen menguasai pasar. Sedangkan jumlah pabrik kecil 90 persen tapi brand market 10 persen.
”Kita itu (pabrik kecil) pengennya hanya 10 persen itu, saja tapi kok nasibnya seperti ini,” tandasnya.

Kepolisian Daerah (Poda) Jawa Timur menggrebek Pabrik Rokok (PR) Gudang Baru, Rabu (14/6/2011) sore ini. Dipimpin Kanit Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Kompol Radiant, Polisi akhirnya menyegel sejumlah rokok di tempat itu yang ditenggarai, mendompleng merek rokok Gudang Garam, Kediri.

Dari data yang dihimpun beritajatim.com menyebutkan, petugas berpakain preman itu memberi garis polisi pada sejumlah lokasi pabrik yang digunakan memproduksi rokok. Penggrebekan Polisi dilakukan atas somasi PR Gudang Garam lantaran logo yang dipakai PR Gudang Baru di Jalan Penarukan, Kepanjen, Kabupaten Malang, menyerupai raksasa rokok filter tanah air itu.

Dijelaskan Heri S Soewandi, Juru Bicara PR Gudang Baru sekaligus Ketua Harian Forum Masyarakat Industri Rokok Indonesia (FORMASI) Kabupaten Malang, secara hukum dan aturan, PR Gudang Baru sudah mentaati Undang-Undang Cukai.

Hanya saja, karena permasalahan merek itu dilaporkan PR Gudang Garam dengan memakai Undang-Undang HAKI, ia pun sangat menyayangkan tindakan perusahaan besar tersebut.

"Sudah tiga somasi yang diberikan Gudang Garam. Dalam UU Cukai, PR Gudang Baru sebenarnya tidak menyalahi aturan. Pasalnya, kemasan rokok gudang baru sudah disahkan oleh cukai," paparnya.

Dilanjutkan Heri, dengan upaya mencampur adukkan hukum, ia menganggap ada overlap hukum dalam membuat kemasan yang dibuat Gudang Baru. Kalau memang Gudang Baru dianggap mendompleng bentuk kemasan dan ada kemiripan logo serta warna kemasan, toh dua perusahaan rokok sudah beroperasi cukup lama dengan segmen pasar yang berbeda.

"Dengan disegelnya gudang baru, itu adalah hak dari Polisi. Namun begitu, ada upaya dari pabrik rokok takut tersaingi," tegas Heri.

- Copyright © Sejahtera FM - Odanje.com - Powered by OdanJe - Designed by D-tube -