Kostrad Bongkar Polisi Tidur

Senin, 26 Desember 2011 15:07
MALANG POST - Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (Dishub LLAJ) Jatim minta agar Kostrad membongkar polisi tidur di depan markasnya. Pasalnya, izin pembangunan 17 bentangan polisi tidur tersebut tidak disetujui Balai Pengelola Jalan Nasional (BPJN) dan Dirjen Perhubungan Darat (Hubdar).
Amar di atas diungkapkan Ir. Wahid Wahyudi, Kadishub LLAJ Jatim kepada Malang Post, Senin sore. ‘’Saya himbau agar dibongkar. Karena melanggar aturan dan membahayakan keselamatan umum,’’ tandas Wahid meyakinkan.
Seperti diberitakan diharian ini sebelumnya (MP, 26/12) masyarakat pengguna jalan ruas Malang-Surabaya-Malang protes. Pasalnya, perjalanan mereka terhambat dan penuh resiko kecelakaan karena pembangunan polisi tidur di depan Markas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) di Raya Singosari.
Secara rinci, Wahid yang mantan Kabid Penyusunan dan Progam Dishub Jatim ini, kemudian menceritakan ihwal pembangunan polisi tidur, yang dianggap melanggar Keputusan Menteri (KM) Nomor 3 Tahun 1994 tersebut.
Sekitar dua bulan lalu, pihak Kostrad mengajukan permohonan untuk membangun polisi tidur di depan markasnya. Tetapi, karena status Raya Singosari adalah jalan nasional maka izin harus diajukan lebih dahulu ke BPJN dan Dishub Jatim tidak berhak memberikan izin.
Anehnya, belum sampai izin tersebut diberikan Kostrad tiba-tiba memasang polisi tidur tanpa berkoordinasi dengan Dishub Jatim atau pun Dishub Kabupaten Malang. Padahal, dampak buruk pemasangan polisi tidur itu sangat banyak sekali.
‘’Saya sendiri kalau akan memasang rambu-rambu pun harus izin BPJN. Meski saya memiliki kewenangan di daerah, tetap saja harus koordinasi dengan BPJN. Tidak bisa seenaknya,’’ ucapnya.
Aturan main pemasangan rambu di atas jalan nasional, lanjut Wahid, hanya ada dua item. Pertama, pita pengejut dan kedua rambu pembatas kecepatan. Karena fungsi pita pengejut bukan sebagai pembatas kecepatan maka teknis pemasangan dan bentuknya diatur penuh oleh Dirjen Hubdar.
‘’Tidak seperti pita pengejut atau biasa disebut polisi tidur yang sekarang di pasang di depan Kostrad. Karena cukup tinggi maka fungsi polisi tidur di situ menjadi alat pembatas kecepatan. Ini tidak boleh,’’ paparnya.
Jika tidak segera dibongkar, kata Wahid, akan semakin banyak memakan korban. Utamanya kendaraan berat dan atau kendaraan dengan daya angkut berat, as kendataan bisa patah. ‘’Saya sudah dilapori, kemarin ada truk dengan muatan berat asnya patah gara-gara polisi tidur itu,’’ katanya.
Dikatakan dia, jika Kostrad menghendaki laju kecepatan di depan markasnya lebih terkendali maka hanya boleh dipasang rambu pembatas kecepatan. Itu pun pemasangannya tetap harus berkoordinasi dengan BPJN dan Dirjen Hubdar. Karena, di atas jalan nasional laju kendaraan tidak boleh dihambat.
Polisi tidur, tambah dia, sesuai KM 3/1994 hanya hanya boleh di pasang di kawasan pemukiman, di jalan lokal atau kawasan khusus. Misalnya, pemasangan polisi tidur di kawasan militer seperti di areal Kodam Brawijaya.
‘’Polisi tidur di kawasan Kodam cukup tinggi dan fungsinya mengurangi kecepatan. Tetapi itu diperbolehkan karena kawasan Jl. Brawijaya itu adalah kawasan militer,’’ katanya dengan menyebutkan pengajuan izin dari Kostrad saat itu dipimpin Letkol Ihwan, Kasi Intel Kostrad.
Ditambahkan dia, karena persoalan polisi tidur di depan Kostrad sudah menyangkut ranah hukum BPJN dan Dirjen Hubdar maka Dishub Jatim tidak bisa langsung membongkar sendiri. ‘’Sarang saya, sebaiknya segera dibongkar saja sebelum jatuh korban lebih banyak,’’ pungkasnya.

- Copyright © Sejahtera FM - Odanje.com - Powered by OdanJe - Designed by D-tube -