JAKARTA -  Intervensi asing dalam bisnis Minyak dan Gas (Migas) yang terlalu kuat menyebabkan pemerintah jadi tidak independen. Ini juga yang menyebabkan pemerintah melepaskan subsidi BBM sehingga rakyat Indonesia menerima dampaknya.

REVRISOND BASWIR ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) berbicara dalam diskusi mengenai Politik Pengelolaan Sumber Daya Migas di Universitas Airlangga (Unair), Kamis (12/05).

Pangkal dari penarikan subsidi BBM itu adalah liberalisasi yang teramat kuat pada pengelolaan sumber daya Migas. Menurut REVRISOND, UU nomor 22 tahun 2001 Migas sebelum dijudicial review oleh Mahkamah Konstitusi memilik 2 pasal yang sangat liberatif, yakni pasal 22 yang menentukan alokasi distribusi migas hasil eksplorasi perusahaan asing harus dijual kedalam negeri sebesar-besarnya 25 persen dan pasal 28 yang menyebut mekanisme tarif diserahkan ke pasar.

Menurut REVRISOND, ada banyak bukti yang menyebut UU Migas itu hasil intervensi asing. Diantara bukti yang sangat mudah didapat dan bisa diakses siapapun di internet adalah laporan berkala Unites States Agency for International Development (USAID) yang menyebut keberhasilan lembaga ini dalam ’mendampingi’ proses pembuatan kebijakan Migas di Indonesia dan aliran-aliran dana untuk bantuan program tersebut.

”Disebut juga dalam website USAID itu laporan tentang progress pemantauan atas program untuk mempengaruhi kebijakan Migas di Indonesia. Ini adalah bukti-bukti yang tidak tersembunyi, bagaimana intervensi asing sangat kuat dalam pembuatan kebijakan di bidang Migas,” kata dia.

Alhasil, kata REVRISOND, sebelum sempat dijudicial review, UU Migas itu sempat diberlakukan dan menarik sangat banyak investor asing ke Indonesia untuk bergerak di Migas, baik sektor hulu maupun hilir. ”Setidaknya ada 102 perusahaan asing masuk ke hulu dan hilir Migas. Sebanyak 40 diantaranya bergerak di sektor hilir bidang retail BBM. Mereka masing-masing diberi konsesi 4 ribu SPBU di Indonesia,” kata REVRISOND.

Titik balik industri Migas di Indonesia terjadi pada akhir 2004 ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan judicial review terhadap pasal 22 dan 28. Dengan perubahan aspek hukum yang sangat mendasar ini, akhirnya banyak investor asing yang sudah terlanjur masuk ke hilir perdagangan Migas, mundur. Hanya tersisa beberapa perusahaan asing, diantara seperti Shell dan Total yang bertahan beroperasi.

”Tentu saja mereka yang masih bertahan ini tidak tinggal diam. Sejumlah perusahaan asing yang sudah keluar dan belum masuk ke Indonesia pun masih terus melakukan intervensi lewat peran negaranya masing-masing untuk menekan pemerintah Republik ini agar masa depan investasi mereka di Indonesia tetap terjaga,” kata dia.

Inilah kemudian yang membuat pemerintah Indoensia, kata REVRISOND, ’pusing bukan kepalang’. Akhirnya, atas nama keberlanjutan iklim usaha di bidang migas itulah, pemerintah secara perlahan mencabut subsidi BBM.

Indonesia, lanjut REVRISOND, cukup ’beruntung’ karena sumber daya Migasnya ’direbut’ dengan cara yang halus. Dia membandingkan sejumlah negara di Timur Tengah, seperti Irak, Afghanistan, Libya, dan ke depannya mungkin Iran, yang ’direbut’ sumber daya Migasnya dengan cara kekerasan.

”Tapi saya yakin, kekuatan-kekuatan asing itu tetap akan berusaha untuk merebut sumber daya Migas kita dengan cara apapun, bahkan dengan kekerasan di kemudian hari jika cara halus tidak efektif,” pungkasnya.

Bahan bakar jenis premium dan solar direncanakan naik Rp 1.500 per liter, sedangkan TDL akan dinaikan bertahap 3% per kuartal mulai 1 April 2012. Meskipun terjadi kenaikan harga, kenyataanya dana subsidi masih tetap membengkak atau naik.

Rencana kebijakan tersebut terungkap dalam dokumen Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012, yang diterima , Rabu (7/3/2012).

Dalam nota tersebut, Pemerintah menulis belanja subsidi pada tahun ini diperkirakan mencapai Rp273,15 triliun, melonjak Rp 64,3 triliun atau 30,8 persen dari alokasi Rp 208,85 triliun di APBN 2012.

Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kenaikan subsidi BBM dan listrik akibat kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang diperkirakan menyentuh USD 105 per barel sepanjang tahun atau meleset dari asumsi USD 90 per barel.

Khusus untuk subsidi BBM, yang meliputi subsidi LPG tabung 3 kg, bebannya pada tahun ini diperkirakan mencapai Rp 137,37 triliun atau meningkat Rp 13,78 triliun atau 11,1% dibandingkan alokasi dalam APBN-P 2012 sebesar Rp 123,59 triliun. Penambahan subsidi BBM tersebut memperhitungkan langkah-langkah kebijakan penghematan, seperti kenaikan harga per liter premium dan solar, masing-masing dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 per liter.

"Kebijakan ini akan berlaku mulai April 2012 dengan volume konsumsi BBM sampai dengan akhir tahun 2012 diperkirakan sebesar 40 juta kiloliter," tulis nota keuangan.

Langkah penghematan subsidi BBM adalah pengendalian konsumsi BBM bersubsidi secara bertahap. Yakni, optimalisasi program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 kg, konversi BBM ke BBG, pengaturan konsumsi BBM bersubsidi, dan penyempurnaan regulasi.

Adapun subsidi listrik, pemerintah mengusulkan kenaikan anggaran sebesar Rp 48,09 triliun atau 107,1% dari pagu Rp 44,96 triliun menjadi Rp 93,05 triliun. Kenaikan tersebut diimbangi dengan sejumlah kebijakan pengendalian, antara lain menghemat susut jariangan, program diversifikasi pada pembangkit, dan kenaikan TTL.

"Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (TTL) bertahap sebesar 3% per triwulan mulai triwulan II tahun 2012," tegas Pemerintah nota keuangan.

Sementara itu, aloaksi anggaran subsidi pangan dalam RAPBNP 2012 disusulkan naik Rp5,31 triliun atau 34,1%, dari pagu saat ini Rp15,6 triliun menjadi Rp 20,92 triliun.

Lebih tingginya perkiraan subsidi pangan sejalan dengan rencana pemerintah memperpanjang masa pemberian raskin, dari semula 12 bulan menjadi 14 bulan. Penambahan durasi raskin tersebut merupakan salah satu bentuk kompensasi bagi masyarakat miskin terkait pengurangan subsidi BBM pada tahun ini.

- Copyright © Sejahtera FM - Odanje.com - Powered by OdanJe - Designed by D-tube -