Mahkamah Konstitusi, Kamis (21/8/2014) siang, dijadwalkan membacakan putusan akhir atas gugatan perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh pasangan capres/cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Selain pasangan tersebut, masyarakat juga menunggu dan mereka-reka putusan akhir apa gerangan yang akan diambil oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan seberapa besar peluang gugatan Prabowo-Hatta itu dikabulkan oleh mahkamah tersebut.

Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan perhatian khusus pada rencana pembacaan putusan sengketa hasil Pemilu Presiden 2014 oleh MK. Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, terkait rencana pembacaan putusan tersebut SBY menunda keberangkatan ke Papua dalam rangka "Sail Raja Ampat", yang diagendakan Kamis (21/8).
  
Menurut pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, pihak Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sejauh ini belum memberikan bukti-bukti kuat. Mereka lebih banyak menghadirkan saksi yang memberikan keterangan berdasarkan mendengar keterangan pihak lain. Jadi tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri.

Keterangan saksi seperti itu kurang kuat untuk membuktikan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014. "Yang lebih banyak dipersoalkan Prabowo-Hatta hanyalah persoalan jumlah daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) dan pembukaan kotak suara oleh KPU," kata Karyono.

Bila yang dipersoalkan hanya DPKTb dan pembukaan kotak suara, ujarnya, maka materi gugatan Prabowo-Hatta masih lemah. Apalagi, hal itu juga sudah diklarifikasi oleh pihak termohon yakni KPU. 

Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago memprediksi ada tiga kemungkinan MK akan memutuskan sengketa pilpres pada 21 Agustus.
Pertama, menerima gugatan termohon (Prabowo-Hatta). Namun, putusan ini tetap berisiko tinggi terhadap kestabilan politik, terutama menyangkut pendukung Jokowi yang mempertanyakan keputusan tersebut.

Kedua, menolak semua gugatan Prabowo-Hatta. Putusan MK tersebut tetap akan membuat suasana politik menjadi gaduh, memanas dan mengancam stabilitas politik.

Ketiga, memenuhi sebagian gugatan Prabowo-Hatta, dengan konsekuensi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa Provinsi atau semua TPS di Papua atau sebagian TPS di Indonesia.

"Saya berkeyakinan amar putusan MK tanggal 21 Agustus, mengambil opsi ketiga," ujar Pangi. Itu dilakukan sebagai keputusan kompromi atau jalan tengah, untuk mengakomodir kepentingan kedua belah pihak. "Ketika MK tidak mengambil jalan tengah tentu akan membuat suasana gaduh, mengancam kesatuan bangsa yang berujung konflik horizontal artinya putusan MK berisiko besar membuat rakyat terbelah," katanya.

Menurut Pangi, publik merindukan keputusan yang memenuhi rasa keadilan dan yang mengakomodir kepentingan kedua belah pihak. Menurutnya, MK jangan terjebak pada angka- angka semata.

"Ini ujian besar bagi hakim MK atas pertaruhan independensi, objektifitas, faktual hukum dan realitas sehingga amar putusan atau vonis MK betul betul memenuhi rasa keadilan," katanya.
  
Anggota DPD RI asal Bali I Wayan Sudirta berpendapat, melihat proses persidangan sengketa Pilpres di MK selama sebulan ini, gugatan Prabowo-Hatta bisa jadi akan ditolak. Sebab, pembuktian perhitungan suara, kesaksian, dan kecurangan yang disebut terstruktur, sistematis dan masif (TSM) ternyata lemah, terutama terkait dengan 8,4 juta suara yang disengketakan.

Menurut Wayan, sepanjang sejarah MK belum pernah memutuskan pemungutan suara ulang (PSU) dalam kasus sengketa Pileg dan Pilpres, kecuali dalam Pilkada. "Kalau dalam Pilkada ada PSU di beberapa tempat. Juga saya tidak melihat ada TSM, kecuali dilakukan oleh incumbent. Saksi juga tak bisa menegaskan katanya-katanya. Jadi, siapa yang curang itu tidak jelas," ujarnya.

Meski demikian dia mengakui bahwa dalam Pilpres itu bisa saja ada kekurangan, tapi tak akan menggagalkan hasil Pilpres. Apalagi Prabowo-Hatta tak bisa membuktikan jumlah yang dicurangi itu di mana dan berapa. "Kalau pun ada jumlahnya tak sampai 8,4 juta dan pasti tak akan bisa menggungguli perolehan suara Jokowi-JK," katanya.
 
PUTUSAN MK: Putusan Sengketa Pilpres 4.000 Halaman Lebih, Yang Dibacakan 300 Halaman

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengungkapkan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Sengketa Pilpres) mencapai 4.392 halaman.

"Putusan ini cukup tebal, 4.392 halaman, namun yang akan dibacakan sekitar 300 halaman," kata Hamdan saat membuka sidang pembacaan putusan Sengketa Pilpres di MK Jakarta, Kamis (21/8/2014).

Hamdan juga meminta maaf terkait mundurnya jadwal sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres karena masalah teknis.

"Kami minta maaf karena terlambatnya jalannya sidang karena masalah teknis, penggadaan putusan," ungkap Hamdan.

Sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres ini baru dimulai pukul 14.30 WIB atau mundur 30 menit dari jadwal semula dijadwalkan 14.00 WIB.

Dalam sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres ini, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa tidak hadir dan hanya diwakili oleh tim kuasa hukumnya, sedangkan dari pihak KPU hampir semua ketua dan anggota komisioner hadir.

Sementara dari pihak terkait juga hanya dihadiri oleh para tim kuasa hukumnya.

Permohonan sengketa Pilpres ini diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Prabowo-Hatta mengajukan gugatan atas dugaan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif pada pelaksanaan Pilpres 2014.
 
"Kerusuhan massa pendukung Prabowo-Hatta pecah di sekitaran Patung Kereta Kencana, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2014).
Dari kejadian tersebut ada empat orang mengalami luka. Tiga orang dari massa pendukung Prabowo dan satu orang polisi. Saat ini para korban tersebut dirawat di posko tenda di depan gedung perkantoran Indosat."
 

Sidang majelis hakim MK memutuskan menolak seluruh gugatan Prabowo-Hatta atas hasil pilpres 2014, Kamis (21/8/2014).
Putusan itu dibacakan Ketua MK Hamdan Zoelva, dan tanpa “dissenting opinion”. Dengan demikian Jokowi-JK pemenang pilpres 2014 sesuai dengan penghitungan KPU. Hasil tersbeut dibacakan sekitar oukul 20.40 WIB.
Sebelumnya, tim kuasa hukum calon presiden dan calon wakil presiden Jokowi-Jusuf Kalla menilai tuduhan yang dilayangkan kubu Prabowo-Hatta terkait kecurangan dalam pemilu 2014 sudah jelas tidak terbukti.
Anggota tim kuasa hukum Jokowi-Jusuf Kalla Taufik Basari mengatakan beberapa gugatan yang krusial sudah jelas terbantahkan. Antara lain terkait pembukaan kotak suara sudah jelas, dan tidak masalah bagi MK.
Lebih lanjut, menurutnya, terkait penghitungan suara juga dianggap MK kabur dan tidak jelas. Sementara, soal Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) juga tidak masalah, karena KPU boleh mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
“Selain itu jelas tidak ada bukti-bukti adanya mobilisasi pemilih. Memang ada catatan yang perlu diperbaiki. Yang jelas, buat kami yang paling penting MK tidak mengakui adanya kecurangan,” ujarnya di sela sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di gedung MK, Kamis (21/8/2014).
Sebelumnya, tim kuasa hukum Jokowi-Jusuf Kalla menilai rencana kubu Prabowo menggugat keabsahan Jokowi sebagai calon presiden dinilai mengada-ada. Alasannya, jika ingin mempermasalahkan, maka sebaiknya di awal kampanye.
  

- Copyright © Sejahtera FM - Odanje.com - Powered by OdanJe - Designed by D-tube -